Citizen Journalist ID - Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap realita hunian di ibu kota. Citizen Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 yang diperbarui pada Desember lalu, Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan persentase kepemilikan rumah pribadi terendah di Indonesia, yakni hanya menyentuh angka 54,54 persen.
Angka ini mempertegas jurang antara kebutuhan tempat tinggal dan kemampuan akses kepemilikan bangunan di tengah 38 provinsi lainnya. Fenomena ini pun memantik diskusi hangat di ruang publik, di mana masyarakat mulai membedah faktor-faktor penyebab sulitnya warga Jakarta memiliki hunian di tanah sendiri.
Daya Tarik Pendapatan dan Beban Biaya Hidup
Diskusi digital memberikan perspektif menarik mengenai penyebab rendahnya angka kepemilikan ini. Pemilik akun Instagram @ardwisa1 memberikan pandangan terkait kaitan antara urbanisasi dan pendapatan. Menurutnya, meskipun harga bahan makanan cenderung sama di hampir seluruh daerah, namun terdapat perbedaan pendapatan pekerja yang sangat mencolok antarwilayah. Hal ini menyebabkan arus urbanisasi tetap terpusat pada daerah dengan pendapatan tinggi seperti Jabodetabek, yang pada akhirnya memicu persaingan ketat dalam kepemilikan lahan dan hunian.
Masalah Hunian Vertikal dan Lemahnya Pengawasan
Di sisi lain, tantangan teknis dan manajerial pada hunian vertikal juga menjadi sorotan. Akun Instagram @henokh206 mengkritik penggunaan apartemen atau rumah susun (rusun) yang kini lebih banyak dialihfungsikan sebagai sewa jangka pendek atau harian ketimbang hunian tetap.
Kritik tersebut juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah yang berdampak pada berbagai kendala bagi penghuni, seperti sulitnya mendapatkan sertifikat, hambatan dalam membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), hingga masalah proyek mangkrak yang merugikan uang konsumen. Tanpa intervensi regulasi yang ketat dan jaminan kepastian hukum, angka kepemilikan hunian di Jakarta diprediksi akan terus menghadapi tantangan besar bagi para pekerja yang menggantungkan hidupnya di ibu kota.