citizen journalist id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah project raksasa yang melibatkan anggaran besar. Kini, isu sensitif potensi korupsi di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dijawab pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan dana yang dialokasikan mencapai Rp10 miliar per SPPG, KPK secara proaktif menyatakan turun tangan, bukan untuk menindak, melainkan untuk mengawal dan membangun sistem anti-bocor sejak awal.
Langkah ini menunjukkan komitmen transparansi pemerintah yang patut diacungi jempol. Alih-alih menunggu kasus muncul, KPK dan Badan Gizi Nasional (BGN) memilih jalan solusi konstruktif dengan fokus pada pencegahan. Kolaborasi ini mengirim sinyal kuat: dana untuk gizi anak adalah dana keramat yang harus dijaga kebersihannya.
Mengubah Risiko Menjadi Progress
Risiko korupsi di SPPG memang tinggi, mengingat dana yang dikelola besar dan melibatkan banyak pihak lokal (UMKM, pemasok). KPK bertugas membedah celah-celah ini, seperti pengadaan bahan baku yang tidak transparan atau potensi mark-up harga.
Solusinya, BGN didorong menerapkan sistem digitalisasi yang terintegrasi, mulai dari pencatatan kebutuhan bahan, proses lelang pemasok, hingga verifikasi jumlah porsi yang didistribusikan. Sistem yang transparan dan real-time ini adalah kunci anti-korupsi modern, memangkas ruang gerak oknum nakal.
Secara bisnis, pengawasan KPK ini justru memberikan kepercayaan bagi UMKM lokal yang jujur. Mereka yang mengikuti prosedur pengadaan yang bersih dan kompetitif akan mendapatkan opportunity bisnis yang stabil dalam jangka panjang.
Warga Sipil sebagai Kunci Pengawasan
KPK telah menyediakan payung pengawasan, tetapi audit paling efektif tetap ada di tangan warga sipil. Dengan anggaran Rp10 miliar per SPPG, setiap warga, terutama orang tua, memiliki hak dan tanggung jawab untuk memastikan transparansi.
Progress MBG akan terjamin jika setiap orang berani melaporkan indikasi penyimpangan, bukan hanya keracunan. Laporkan jika ada supplier fiktif, kualitas makanan yang nggak sesuai kontrak, atau jika ada mark-up harga yang tidak wajar.
Kolaborasi ini membuktikan bahwa pemerintah ingin MBG menjadi program percontohan integritas. Dengan BGN gaspol membangun sistem dan KPK stand by mengawal, kita optimistis gizi anak bangsa akan terselamatkan dari kebocoran korupsi.