Pembahasan RUU APBN
citizen journalist id – Kereta Cepat Whoosh telah menjadi simbol kemajuan infrastruktur, namun isu utang proyeknya selalu menjadi sorotan tajam. Kini, pemerintah membuat langkah solutif yang patut diapresiasi: menyiapkan skema pembayaran non-APBN. Keputusan ini secara jelas menunjukkan komitmen untuk menjaga kesehatan fiskal negara, menjauhkan beban proyek bisnis dari kantong rakyat.
Skema non-APBN ini bukan sekadar manuver keuangan. Ini adalah pernyataan tegas bahwa proyek bisnis harus dibiayai dengan solusi bisnis pula. Logika di baliknya adalah, utang Whoosh akan ditanggung menggunakan pendapatan proyek itu sendiri dan struktur pendanaan kreatif yang melibatkan pihak swasta atau skema kemitraan.
Peluang Kolaborasi dan Transparansi Utang
Keputusan ini otomatis membuka peluang investasi baru. Dengan skema non-APBN, investor swasta, baik domestik maupun internasional, bisa terlibat dalam proyek turunan Kereta Cepat, seperti pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di stasiun Halim, Padalarang, atau Tegalluar. Kawasan ini merupakan lumbung cuan yang bisa dialokasikan untuk melunasi pinjaman.
Inilah momen di mana citizen journalist id mendorong transparansi total. Pemerintah perlu secara terbuka membeberkan detail skema non-APBN ini: berapa persentase yang ditutup dari revenue tiket, berapa yang berasal dari non-fare box (sewa lahan TOD), dan siapa saja mitra bisnis yang akan terlibat.
Warga sipil, terutama pengamat ekonomi dan pebisnis, kini memiliki mandat untuk mengawal alokasi pendapatan Whoosh. Dengan skema bisnis murni, pengawasan terhadap kinerja operasional kereta dan pengembangan area komersial menjadi sangat penting. Semakin efisien Whoosh beroperasi dan semakin pesat TOD berkembang, semakin cepat utang terbayar tanpa mengganggu anggaran negara.
Langkah ini menunjukkan kemauan pemerintah untuk mencari solusi yang cerdas dan independen di tengah kritik politik, mengubah beban utang menjadi tantangan bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi di koridor Jakarta-Bandung. Keberhasilan skema ini akan menjadi cetak biru bagi pendanaan proyek infrastruktur besar di masa depan.