"Akreditasi gugus depan bukan sekadar urusan administratif di atas kertas, melainkan fondasi utama untuk memastikan standar mutu pembinaan karakter generasi muda berjalan konsisten di tingkat akar rumput."
Bandung - Di balik masifnya geliat Gerakan Pramuka di tanah Pasundan, terbentang pekerjaan rumah besar yang menuntut langkah taktis segera dari unsur pimpinan daerah. Berdasarkan laporan liputan langsung dari Kota Bandung pasca-kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Focus Group Discussion (FGD) pada Jumat, 13 November 2026, Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Barat tengah menggenjot percepatan akreditasi pangkalan demi mendongkrak standar mutu organisasi.
Dari total sekitar 76.000 gugus depan (Gudep) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, tercatat baru sekitar 3,14 persen saja yang telah mengantongi status terakreditasi. Kepala Puslitbangda Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Barat, Yomanius Untung, menegaskan bahwa angka tersebut jauh dari ideal untuk menopang visi besar pencetakan generasi muda berkualitas melalui jalur pendidikan nonformal.
Dalam pemaparannya, Yomanius menekankan bahwa sertifikasi pangkalan merupakan gerbang utama pengawalan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Standar mutu tersebut dirumuskan selaras dengan kearifan lokal Jawa Barat untuk melahirkan kader yang memiliki profil ideal dalam kehidupan sehari-hari.
"Kalau itu diterjemahkan di dalam kebijakan Jawa Barat, anak yang cageur, bageur, bener, pinter, tur singer," ujar Yomanius di sela-sela kegiatan. Menghadapi tantangan disparitas angka tersebut, Kwarda Jabar mematok target realistis namun menantang agar sekurang-kurangnya 10 persen dari total gugus depan di wilayahnya sudah mengantongi akreditasi resmi pada tahun 2030 mendatang.
Akselerasi ini dipastikan berada di bawah komando kepengurusan masa bakti Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Barat, Herman Suryatman, dengan mengandalkan kolaborasi erat lintas struktur kepramukaan.
Sebagai langkah taktis jangka pendek untuk mengatasi hambatan verifikasi di lapangan, Kwarda Jabar langsung menyiapkan penambahan ratusan tenaga penilai baru. Pekan depan, sebanyak 174 calon asesor dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat dijadwalkan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) intensif.
Dengan tambahan tersebut, akumulasi tenaga asesor daerah diproyeksikan melonjak drastis hingga mencapai sekitar 370 orang pada tahun 2027 mendatang, menggabungkan 141 asesor eksisting, 42 calon asesor yang segera menyelesaikan proses, serta rekrutmen baru melalui bimtek. Ketua Harian Kwarda Jabar, Baim Setiawan, menyatakan optimisme dan komitmen penuh seluruh jajaran pengurus untuk mengawal target lompatan mutu ini demi mendongkrak kualitas pembinaan kepramukaan secara menyeluruh di tatar Sunda.